Garuda Indonesia (GIAA) Tunda Bayar Kupon Sukuk Global US$ 500 juta

Garuda Indonesia (GIAA) Tunda Bayar Kupon Sukuk Global US$ 500 juta

Jumat, 18 Jun 2021
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk harus mengambil keputusan kembali menunda pembayaran kupon atas sukuk global bernilai US$500 juta. Keputusan tersebut dipicu kondisi keuangan yang semakin ketat di masa pandemi ini.

Perseroan maskapai berplat merah tersebut menyampaikan bahwa penundaan merupakan langkah yang tak terhindarkan dan harus ditempuh, di tengah fokus perbaikan kinerja usaha yang dioptimalkan guna menjadikan GIAA entitas bisnis yang sehat, berdaya saing, dan adaptif dalam menjawab tantangan bisnis ke depan.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menyatakan bahwa pihaknya bekerja keras untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dan pengelolaan keuangan secara hati-hati.

Penundaan dilakukan pada pembayaran Jumlah Pembagian Berkala yang jatuh tempo pada 3 Juni berdasarkan US$500 juta Garuda Indonesia Global Sukuk Limited Trust Certificare Jatuh tempo 2023 (Sukuk).

Semestinya, kupon dibayarkan 3 Juni 2021 lalu, namun perseroan memilih menggunakan hak masa tenggang selama 14 hari. Namun, selepas masa tenggang tersebut, GIAA memutuskan untuk meneruskan penundaan pembayaran.

Sementara itu, GIAA mengumumkan penunjukkan Guggenheim Securities, LCC, sebagai konsultan keuangan yang bekerja sama dengan konsultan eksisting perseroan. Selama ini GIAA telah bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, dan Assegaf Hamzah & Partners untuk mengevaluasi berbagai alternatif strategis yang tersedia.

Irfan percaya tim konsultan tersebut merupakan susunan terbaik untuk mendukung perseroan keluar dari pandemi sebagai maskapai dengan kinerja yang baik dan struktur permodalan yang kuat.

Terlepas dari penundaan yang ada, perusahaan tetap berkomitmen untuk menyediakan perjalanan udara yang aman, andal, dan berkualitas.

Langkah tersebut diambil untuk menghemat kas dan menyehatkan perusahaan dalam beberapa waktu terakhir, setelah perseroan sempat mengumumkan program pensiun dini bagi karyawan.

GIAA juga dikabarkan sedang mempertimbangkan rencana peninjauan kembali pesanan pesawat baru (Airbus A330neo), mengembalikan sejumlah armada Airbus A330 yang disewa, dan mengurangi jumlah pesawat jet Boeing Co. 777-300ER di armadanya. Hal tersebut diambil sebagai bagian dari upaya restrukturisasi bisnis di tengah pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Garuda Indonesia memiliki pesanan 9 unit pesawat Airbus A300-900 dan 4 unit pesawat A330-800. Saat ini, GIAA mengoperasikan 10 Boeing 777-300ER dan 27 pesawat dari keluarga A330, dengan rute jarak menengah. Selain itu Citilink memiliki total 142 pesawat dengan lebih dari setengahnya adalah Boeing 737-800NG. Secara total, pesawat GIA yang dioperasikan hanya 53 unit.

Mengacu pada laporan keuangan perseroan per kuartal ketiga 2020, besaran kas dan setara kas GIAA adalah US$169.99 juta atau turun hampir separuh dari posisi 31 Desember 2019, yaitu sekitar US$299.34 juta. Posisi kas yang dibatasi penggunaannya menyusut menjadi US$336.605 dari US$ 5.65 juta pada periode yang sama.

Laporan keuangan GIAA per September 2020 juga menyebutkan uang muka pembelian pesawat mencapai US$ 185.03 juta, pos dana cadangan pemeliharaan dan uang jaminan dengan nilai US$ 1.65 M.

Secara keseluruhan, perseroan berhutang dengan jatuh tempo dalam waktu setahun sebesar US$1.56 M dan mengalami defisiensi modal hingga US$ 455.57 juta.

Hingga kini, Garuda Indonesia belum menyerahkan laporan keuangan tahunan 2020 maupun laporan keuangan kuartal pertama 2021.

Pandemi merupakan pukulan berat bagi Garuda Indonesia dengan anjloknya jumlah penumpang yang mengakibatkan keuangan seret. Termasuk pembatalan pelaksanaan haji 2020 dan 2021, serta larangan mudik selama 2 tahun terakhir.

Sebagai BUMN, pemerintah menyebutkan ada empat opsi yang bisa diambil untuk menyelamatkan GIAA. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi, menyebutkan bahwa opsi tersebut berdasarkan hasil benchmarking yang dilakukan dengan pemerintah negara lain.

Opsi pertama adalah pemerintah terus mendukung Garuda Indonesia. Dengan memberikan suntikan ekuitas atau pemberian pinjaman, namun berisiko meninggalkan warisan hutang dan beban yang besar untuk Garuda Indonesia. Langkah ini ditempuh pemerintah setempat maskapai Singapore Airlines, Cathay Pacific, dan Air China.

Opsi kedua dengan menggunakan hukum perlindungan kepailitan untuk merestrukturisasi GIAA. Pemerintah akan menggunakan proses kepailitan secara legal untuk merestrukturisasi kewajiban terkait sewa, utang, dan kontrak kerja.

Opsi yurisdiksi dengan menggunakan U.S. Chapter 11, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan yurisdiksi lainnya. Kondisi tersebut dilakukan kepada maskapai Malaysia Airlines dan Thai Airways. Namun demikian UU Kepailitan Indonesia masih belum jelas bisa mengizinkan restrukturisasi atau tidak. Jika berhasil memperbaiki sebagian masalah terkait utang dan sewa, belum tentu menyelesaikan masalah yang mendasarinya.

Opsi ketiga dengan merestrukturisasi GIAA dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Lewat cara ini, perseroan dapat melakukan restrukturisasi serta mendirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru yang mengambil alih sebagian besar rute domestik dan menjadi maskapai nasional di pasar domestik. Estimasi modal yang dibutuhkan mencapai US$ 1.2 M.

Langkah ini ditempuh oleh Swissair. Namun perlu dieksplor lebih jauh terkait opsi tambahan agar Indonesia tetap memiliki maskapai nasional.

Opsi terakhir, GIAA dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongannya. Langkah ini dilakukan oleh Malev Hungarian Airlines dan Varig Brazil. Namun berisiko Indonesia tak memiliki national flag carrier.

Pengamat penerbangan, Alvin Lie, menilai semua opsi tersebut tidak akan ditempuh. Justru mungkin mengkombinasikannya.

GIAA mendapatkan jatah Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebesar Rp 8.5 T dari pemerintah, dan sebagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang kini masih cair Rp 1 triliun saja.

Wakil Menteri BUMN II, Kartiko Wirjoatmodjo, menyebutkan bahwa setelah OWK dicairkan Rp 1 T, terdapat Key Performance Indicator (KPI) yang pada Oktober-Desember tahun lalu mulai tumbuh. Pada Januari-Maret 2021, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan larangan mudik menyebabkan drop dan KPI tak tercapai.

Dana Rp 1 T tersebut seluruhnya digunakan untuk membayar biaya bahan bakar ke PT Pertamina (Persero).



Sumber: market.bisnis.com

Tags

Tahun ini, ekonomi global diprediksi mulai membaik namun mas...

Setelah absen membagikan dividen pada tahun sebelumnya, pada...

Tender pengadaan barang dan jasa untuk pengeboran laut di wi...

Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tidak kunjung membaik pada ...

PT Bayan Resources Tbk (BYAN) akan membagikan dividen tunai ...

Send Message