PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), emiten konstruksi BUMN, menyiapkan dua opsi untuk memastikan bahwa kepemilikan pemerintah tak akan menyusut usai penerbitan saham baru.
Enam belas tahun silam, Manajemen ADHI harus merancang skema agar kepemilikan pemerintah tidak terdilusi setelah mengeksekusi rights issue yang bertujuan untuk menghimpun dana hingga Rp 600 M.
Direktur Keuangan Adhi Karya, M. Choliq, kala itu, dalam pemberitaan Koran Bisnis Indonesia edisi 21 Juni 2005, menyatakan ada dua opsi untuk menjaga kepemilikan pemerintah.
Adhi Karya menjajaki kemungkinan membeli seluruh saham empat perusahaan BUMN dari pemerintah. Juga opsi menjajaki kemungkinan mengkonsolidasikan empat perseroan pelat merah agar kepemilikan pemerintah meningkat.
Opsi-opsi tersebut bertujuan agar porsi kepemilikan pemerintah di Adhi Karya tak terdilusi kurang dari 51 persen setelah rights issue dilaksanakan. Kedua opsi pun telah dipaparkan kepada Menneg BUMN.
Choliq mengungkapkan bahwa empat BUMN yang dipertimbangkan untuk dibeli adalah PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Amarta Karya. Dan satu perusahaan lain yang diperhitungkan yaitu PT Boma Bisma Indra dan PT Rekayasa Industri.
Dalam catatan bisnis kala itu, Nindya Karya membukukan laba senilai Rp 15.889 M pada 2004, Amarta Karya sebesar Rp 6.622 M, Boma Bisma Indra Rp 3.56 M, dan Brantas Abipraya merugi Rp 122.89 M.
Choliq mengklaim bahwa dengan memasukkan empat BUMN ke perusahaan, maka kepemilikan pemerintah akan menjadi 70 persen. Sehingga, porsi pemerintah akan turun menjadi 51 persen setelah rights issue.
Empat BUMN harus divaluasi agar tak kelebihan nilai ketika dikonsolidasi ke Adhi Karya.
Meski demikian, wacana tersebut menunggu persetujuan pemegang saham, baik pemerintah yang memegang 51 persen saham maupun minoritas lewat rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).
Adhi Karya berencana mengutamakan penerbitan saham baru untuk membiayai pembangunan jalan tol, yang akan dikombinasikan dengan penerbitan obligasi.
ADHI membutuhkan dana sekitar Rp 1.5 T, dengan rincian Rp 1 T untuk jalan tol, Rp 200 M dialokasikan untuk modal kerja, dan Rp 300 M untuk mendukung investasi di luar jalan tol.
Analis Sinarmas Sekuritas kala itu, Alfiansyah, menilai positif rencana akuisisi yang dilakukan Adhi Karya karena dinilai dapat meningkatkan perspektif investor terhadap perseroan.
Rencana akuisisi empat BUMN sejalan dengan rencana pemerintah untuk merampingkan tubuh BUMN. Sebaliknya, rencana rights issue dinilai menimbulkan gejolak harga saham perseroan.
Untuk mengatasi masalah kebutuhan dana perseroan, Alfiansyah menyarankan agar ADHI melakukan pembiayaan kembali berupa penerbitan obligasi. Dengan akuisisi, appraisal dan enterprise value perseroan meningkat sehingga dapat menarik minat investor.
Direktur Utama Adhi Karya, M. Saiful Iman, kala itu, menargetkan kenaikan pendapatan dari Rp 2.76 T pada 2004 menjadi 3.3 T di periode 2005, dengan laba bersih yang diincar sebesar Rp 101 M.
Sumbangan pendapatan perseroan terbesar dari jasa konstruksi sebesar 80 persen dan sisanya kontribusi dari engineering procurement construction (EPC).
Dengan perolehan mencapai Rp 3.5 T, perkiraan laba bersih perseroan akan meningkat hingga Rp 102 M, naik Rp 70.5 M pada 2004.
Sumber: market.bisnis.com