Kepastian baru tentang merger BUMN kepelabuhan akhirnya muncul. Merger ini akan dimulai pada tahun 2021 yang terbagi atas tiga fase hingga 2025 dan melibatkan PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero).
Kemenhub disebut-sebut sudah merilis surat resmi terkait dengan dukungan rencana merger tersebut. Arif Suhartono selaku Dirut PTelindo II mengatakan saat ini sejumlah aspek hukum terkait rencana merger dan dukungan pemangku kepentingan terkait sedang dilakukan. Arif menyebutkan realisasi rencana integrasi ini dibutuhkan hak istimewa sesuai UU Pelayaran pasal 334 dari Kemenhub.
Hak istimewa ini terdiri dari hak pengusahaan kepelabuhanan dan hal atas tanah merupakan aktiva yang akan beralih karena hukum. Tidak hanya itu, dukungan dari kemenhub juga diperlukannya lewat hak konsesi dan hak atas tanah hingga perizinan kepelabuhanan.
Arif menambahkan bahwa secara garis besar dasar hukum penggabungan tidak hanya hak istimewa UU pelayaran, namun juga penetapan oleh Peraturan Pemerintah (PP).
Integrasi tersebut juga butuh persetujuan dari Kementerian Keuangan guna nilai buku perhitungan pajak. Arif menyatakan bahwa fase pertama merger akan dimulai pada 2021-2022 dan akan fokus pada penyelarasan bisnis setelah standarisasi dan integrasi operasi dan komersial. Harapannya pada fase pertama ini tidak ada gangguan operasi baik dari pelayaran dan konsumen termasuk laporan konsolidasi.
Adapun pada fase kedua yaitu 2023-2024 merupakan ekspansi bisnis lewat kemitraan. Menurut Arif, hal tersebut dapat mulai dijalnakan apabila sinergi dengan BUMN lainnya terkait dengan pelabuhan. Guna peningkatan konektivitas, kolaborasi akan dilakukan dengan pelayaran domestik dan global. Selain itu, pengembangan hubungan dan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan pelaku logistik darat.
Dimulainya integrasi menurut Arif dapat meningkatkan pendapatan, laba bersih, keuntungan, serta dividen kepada negara dibandingkan dengan sebelum penggabungan.
Dari sisi non keuangan, akan diukur lewat peningkatan pergerakan dan volume dan konektivitas kepada ekosistem logistik. Misal, peningkatan jumlah pelabuhan yang terkoneksi dan standarisasi, produktivitas sandar kapal maupun volume peti kemas dan peti kemas yang dilayani.
Terdapat 4 klaster akan dibentuk setelah penggabungan BUMN Pelabuhan yaitu:
1. Peti kemas
2. Non peti kemas
3. Logistik & hinterland Development
4. Marine, equipment & port service
Di bawah 4 klaster tersebut juga akan ada beberapa anak usaha yang dikelompokkan bidang usahanya. Mereka akan berfungsi sebagai maintenance dan operator.
Kinerja Moncer Anak Usaha
Adanya rencana merger BUMN kepelabuhan tentu akan berdampak pada entitas anak perusahaan. Saat ini, Pelindo II memiliki dua usaha yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM) dan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC)
Sebelumnya, Reza Priyambada selaku Investor Relation Indonesia Kendaraan Terminal mengatakan bahwa perseroan akan memperoleh keuntungan dari rencana merger. Karena, sistem dan layanan akan terintegrasi dari Pelindo I hingga IV.
Sepanjangan Januari-Mei 2021, IPCC mencatat terjadinya peningkatan volume bongkar muat kendaraan di terminal yang dikelola perseroan.
Di segmen completely build up (CBU), IPCC menangani ekspor sebanyak 120.506 unit kendaraan. Volume ini meningkat 24,9% diabandingkan dengan 5 bulan pertama di tahun 2020. Pada segemen yang sama, volume impor yang ditangani IPCC terscatat sebanyak 19.212 unit CBU. Realisasi ini meningkat sebanyak 5,36% secara tahunan.
Sementara pada segmen alat berat IPCC membukukan peningkatan volume bongkar muat yang lebih rendah. Terdapat 2.783 unit alat berat telah diekspor dan 2.127 unit alat berat impor ditangani melalui Terminal IPCC. Volume ekspor ini meningkat 3,46% year on year (yoy).
Adapun volume bongkar muat spareparts ekspor turun 20,53% yoy menjadi 9.326 meter kubik. Namun, di saat yang sama spareparts impor melonjak 68,86 % secara tahunan menjadi 16.850 meter kubik.
Sementara itu, di tengah pandemi Jasa Armada Indonesia berhasil membukukan peningkatan total laba komprehensif sebesar Rp 33 M.
Amri Yusuf selaku Direktur Utama IPCM mengatakan jumlah tersebut naik 2% dari periode yang sama tahun 2020 yakni sebesar Rp 32,3 M. Rincian pendapatan dari jasa pengelolaan kapal memberi kontribusi 8% atau Rp 14,1 M dan jasa pemanduan (pilotage) terminal khusus (tersus) berkontribusi 4% sebanyak Rp 8,2 M.
Amri melanjutkan, ada pendapatan dari jasa penundaan kapal yang terdiri dari pelabuhan umum sebesar Rp 103,5 M, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) sebanyak Rp 34,4 M dan tersus senilai Rp 24,4 M, dengan peningkatan tertinggi pada TUKS sebesar 53% dibanding kuartal I-2020.
Sumber: market.bisnis.com