Menilik Suntikan Negara untuk BNI dan BTN

Menilik Suntikan Negara untuk BNI dan BTN

Jumat, 16 Jul 2021

Kementerian Badan Usaha Milik Negara baru saja mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, terkait dengan pemberian penyertaan modal negara kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk. dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. tahun 2022 mendatang sebesar Rp 9 triliun.

Secara terperinci, BNI akan menerima sebesar Rp 7 triliun dan BTN akan menerima sebesar Rp 2 triliun. Kebijakan ini merupakan bagian dari usulan PMN kepada perusahaan BUMN pada 2022 mendatang sebesar Rp 72,45 triliun.

Ada juga penambahan modal pada kedua perusahaan plat merah itu ditujukan untuk penguatan permodalan dengan peningkatan capitel tier 1 dan capital adequacy ratio atau CAR.

Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan sudah menetapkan status BNI sebagai bank sistemik dan sudah meminta untuk memperkuat modal tier 1 BNI. Di sisi lain, terkait kredit bermasalah dan non performing loan, bank itu ditargetkan bisa diselesaikan dalam satu hingga dua tahun ke depan sejalan dengan restrukturisasi dan transformasi BNI.

Sebelumnya, Kartika Wirjoatmodjo selaku Wakil Menteri BUMN mengatakan bahwa BNI saat ini mengalami tekanan di mana CAR tier I perseroan hanya sekitar 16%. Sementara itu, pertumbuhan aset dan pinjaman BNI tidak didukung dengan perolehan laba yang begitu memadai.

Rabu (14/7/2021) dalam rapat dengan Komisi VI, Kartika mengatakan bahwa maka dari itu, sesuai dengan status BNI sebagai bank sistemik OJK juga menekankan penguatan tier I BNI.

Sementara itu, Kartika juga menyampaikan bahwa BNI sedang proses transformasi restrukturisasi. Diharapkan, dalam satu hingga dua tahun ke depan permasalahan NPL bisa selesai, sehingga pada 2022 mendatang sudah mulai bisa melakukan pertumbuhan optimal.

Kartika menyebutkan bahwa jangka pendek, BNI akan meningkatkan tier II capital dengan perpetual bond, ia ajukan rights issue total sebesar Rp 11,7 triliun dengan Rp 7 triliun porsi pemerintah. Kepemilikan pemerintah diharapkan tetap sebanyak 55% hingga 57%.

Di sisi lain, Kartika juga mengakui tier I capital BNI adalah paling rendah di antara bank-bank milik pemerintah lainnya. Bank itu lebih mengandalkan capital II dengan penerbitan perpetual bond sebesar US$ 500 juta tahun ini.

Dengan begitu, untuk kepentingan jangka panjang, Kementerian BUMN menilai BTN perlu diberikan penyertaan modal.

Kartika melanjutkan BTN masuk dalam PMN prioritas. Pemerintah ingin perseroan tetap aktif melaksanakan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pemerintah untuk mendukung program sejuta rumah.

Ia menambahkan bahwa ini juga krusial lagi nanti di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Piter Abdullah selaku Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia mengatakan PMN merupakan pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penepatan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal usaha.

Kamis (15/7/2021) kepada Bisnis, Piter menjelaskan bahwa ia kira pemerintah memiliki argumentasi kuat untuk memperkuat BNI dan BTN. Ia tahu saat ini bank-bank memiliki peran strategis dalam pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi. Baik dalam rangka restrukturisasi kredit dari dunia usaha ataupun dalam upaya membantu UMKM.

Dalam hal ini, Piter melanjutkan bahwa pemerintah perlu menjaga keberlangsungan BUMN dengan memberikan dukungan ketahanan kinerja perseroan. Maka dari itu, pemerintah perlu menjaga keberlangsungan BUMN dengan terus mendukung ketahanan kinerja BUMN.

Bantalan Efek Pandemi

Setali tiga uang, Josua Pardede selaku VP Economist Bank Permata mengatakan mengacu pada laporan keuangan, kedua bank itu cenderung mengalami tekanan pada saat pandemi ini. Misalnya, NPL kedua perusahaan berada di atas rata-rata industri bank. Tren nilai restukturisasi kredit pun relatif tinggi meskipun membaik pada kuartal I/2021.

Di sisi lain, CAR kedua bank itu di bawah rata-rata industri perbankan pada kuartal I/2021 yang sebanyak 24,1%. Rinciannya BNI sebanyak 18,1% dan BTN sebanyak 17,7%.

Josua mengatakan bahwa suntikan PMN kepada kedua bank itu cukup baik untuk menambah bantalan akibat dampak pandemi dan bersikap antisipatif terhadap pengembangan bisnis ke depan.

Josua mengatakan dengan adanya penyertaan modal itu, diharapkan CAR tier I dari kedua bank itu bisa kembali ke kisaran 20%. Dengan begini, bisa lebih responsif terhadap peningkatan penyaluran kredit pasca pandemi dan pemulihan ekonomi.

Di sisi lain, mengingat bisnis kedua bank itu mendukung kebijakan pemerintah, misalnya BTN yang juga mendukung program FLPP sehingga mendorong program satu juta rumah dari pemerintah.

Selain itu, BNI turut memiliki portofolio kredit yang sebagian adalah segmen korporasi BUMN yang juga diharapkan bisa mendukung pembiayaan kepada debitur korporasi BUMN lainnya. Sementara itu juga digunakan untuk mendukung pembiayaan ekspor mengingat jaringan BNI mencapai luar negeri.

Josua memaparkan jadi mempertimbangkan kedua bank itu BNI dan BTN merupakan systematically important bank, sehingga pemerintah perlu mendukung terjaga kondisi bank untuk mendorong terjaganya stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Reza Priyambada selaku Analis Senior CSA Research Intitute mengatakan bahwa apabila PMN itu disetujui, tentu hal itu bisa dimanfaatkan oleh BNI dan BTN untuk memperbesar porsi penyaluran kredit maupun pengembangan bisnis lain.

Reza juga mengatakan atau bisa juga peningkatan layanan atau jaringan sistem perbankan mereka. Sementara itu, adanya penyertaan di ekuitas mereka tentu akan membuat perseroan menerbitkan harga saham baru.

Reza mengatakan bahwa dampaknya tentu saja harga saham akan mengalami penurunan dan ini wajar karena menyesuaikan dengan banyaknya lembar saham yang diterbitkan dan valuasi harga setelah rights issue.


Sumber: market.bisnis.com

Tags

PT Ladangbaja Murni sedang melakukan penawaran umum saham pe...

PT PP (Persero) Tbk tengah mencari suntikan dana hingga sebe...

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI pada Senin (12/4/2021...

Setelah pemerintah mengumumkan akan menambah modal perseroan...

Suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN) akan dib...

Send Message