Rencana Suntikan Dana PNM untuk Wika, PP, dan Jasa Marga

Rencana Suntikan Dana PNM untuk Wika, PP, dan Jasa Marga

Jumat, 23 Jul 2021
Suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN) akan diberikan kepada PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT PP Tbk (PTPP), dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Ketiga emiten BUMN tersebut dinilai layak mendapatkan karena turut membangun infrastruktur.

Komisi VI DPR telah menyetujui PMN tahun 2022 senilai Rp 72.44 T kepada 12 BUMN. Empat BUMN yang mendapat suntikan dana, yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar Rp 7 T, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) Rp 3 T, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar Rp 2 T, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Rp 2 T.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Maria Renata, mencermati bahwa WIKA, PP, dan Jasa Marga tidak ada dalam daftar penerima PNM tahun 2021 dan 2022, namun mendapatkan giliran tahun yang berbeda. Seperti yang pernah terjadi di 2015 dan 2016.

Maria menjelaskan bahwa tidak semua BUMN Karya akan mendapatkan PMN di tahun anggaran yang sama. Namun diberikan secara bergantian atau tahun yang berbeda.

CEO PT Elkoranvidi Indonesia Investama, Fendi Susiyanto, mengungkapkan bahwa WIKA, PP, dan Jasa Marga yang tak masuk penerima PMN kemungkinan karena skala prioritas di tengah ketersediaan anggaran yang terbatas.

Saat ini Wika, PP, dan Jasa Marga tinggal menunggu momen dan jika kondusif mereka tidak akan mendapat banyak suntikan dana karena bisa fundraising sendiri.

Mengenai kondisi emiten BUMN yang akan mendapat PMN tahun 2022, Fendi berpendapat bahwa PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sangat memerlukan suntikan modal. Rasio utang terhadap EBITDA Waskita minus 17.26 kali. Rasio utang terhadap ekuitas tersebut tergolong tinggi, hampir 3 kalinya, yaitu 3.92 kali. Hal tersebut membuat Waskita termasuk kategori prioritas penerima PMN. Sementara itu, PP dan Wika tak mendapat PMN 2022 karena kondisi yang cukup sehat.

Corporate Communications and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru Santoso, mengungkapkan bahwa belum ada rencana pengajuan PMN kepada pemerintah. Terlebih seluruh ruas tol yang diinvestasi diperoleh lewat tender, bukan penugasan.

Di pihak lain, analis senior CSA Research Institute, Reza Priyambada, mengungkapkan bahwa jika internal Wika, PP, dan Jasa Marga belum memerlukan tambahan modal maka posisi kas emiten tersebut masih cukup kuat untuk melakukan ekspansi. Ketiga emiten BUMN tersebut mungkin tak membutuhkan PMN namun mengincar pendanaan dari sovereign wealth fund (SWF).

Menurut Reza, bagi emiten BUMN yang disetujui memperoleh PMN, para pelaku pasar akan memberikan apresiasi positif karena PMN dianggap dapat membantu permodalan atau belanja modal (capex) perusahaan untuk merealisasikan rencana ekspansi.

Fendi juga berpendapat bahwa PMN akan berdampak positif karena injeksi dana mengindikasikan modal baru yang dapat memperkuat posisi kapital perusahaan konstruksi tersebut. Setidaknya para investor akan mempersepsikan rasio utang terhadap ekuitas akan turun.

Kemampuan perusahaan secara cash flow untuk melanjutkan program selanjutnya akan semakin meningkat. PMN akan memberikan pengaruh positif terhadap pergerakan saham dari sektor konstruksi.

PMN yang dikucurkan pemerintah kepada emiten selain berupa ekuitas, bisa juga dalam bentuk surat utang.

Dengan kucuran dana Rp 38.3 T, dari sebelumnya Rp 26 T, selama dua tahun berturut-turut, sekitar Rp 65 T diberikan untuk sektor BUMN Karya. Rata-rata BUMN Karya mendapat penugasan program pemerintah seperti PP di KIT Batang, Adhi Karya LRT Jabodebek, Wika dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Waskita dengan Trans Jawa dan pembelian 13 ruas tol swasta, serta Hutama Karya dengan Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS).

Fendi menilai bahwa Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga yang terbilang baru sehingga belum berperan optimal dalam menyelesaikan persoalan terkini. Meski negara memberikan injeksi, INA masih menanti investor asing potensial yang siap membiayai dalam bentuk ekuitas maupun utang untuk sektor konstruksi.

Para investor yang memiliki time frame, ekspektasi, dan kajian risiko sendiri sehingga setidaknya INA memerlukan 3-5 tahun untuk bisa running well sesuai dengan ekspektasi awal sebagai liquidity provider atau jalan keluar dari sektor konstruksi, terutama yang inventori-nya membengkak namun pemasukan menurun.

Skala prioritas pertama bagi investor adalah sektor transportasi atau jalan karena asetnya lebih banyak.



Sumber: investor.id